pedomanjogja.com (Sleman) Kondisi ekonomi nasional tengah menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga menyentuh Rp18.200 per dolar Amerika Serikat berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia. Di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menambah beban biaya hidup masyarakat. Situasi ini dinilai berpotensi memperbesar kerentanan kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik.
Ekonom dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan bahwa tekanan ekonomi saat ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi global. Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mengganggu jalur distribusi energi dunia, khususnya melalui Selat Hormuz, menyebabkan pasokan minyak dan gas terganggu serta mendorong kenaikan harga energi internasional.
Menurut Denni, dampaknya langsung dirasakan sektor industri yang bergantung pada energi dan bahan baku berbasis minyak, seperti industri petrokimia. Ketika harga energi meningkat, perusahaan dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga produk atau menanggung kenaikan biaya produksi yang dapat menggerus keuntungan.
Ia menilai pemerintah perlu terus memperkuat diplomasi ekonomi, membuka akses terhadap sumber energi alternatif, serta menjaga kepastian kebijakan dalam negeri agar tekanan terhadap dunia usaha tidak semakin besar.
Denni juga melihat pemerintah kemungkinan akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan BBM nasional melalui badan usaha milik negara. Meski langkah tersebut belum tentu menyelesaikan persoalan pasokan bagi sektor swasta, ketersediaan BBM tetap menjadi faktor penting untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Sementara itu, dosen FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menyoroti bahwa pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan harga komoditas global. Karena itu, menurutnya, kebijakan seperti pengurangan bea masuk belum tentu menjadi solusi utama dalam menghadapi tekanan ekonomi saat ini.
Wisnu mendorong pemerintah untuk memperkuat rantai pasok regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor dari luar kawasan. Selain itu, penguatan industri domestik dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
Di tengah berbagai tekanan tersebut, Wisnu menilai kelompok masyarakat kelas menengah menjadi salah satu pihak yang paling rentan. Kenaikan harga BBM nonsubsidi diperkirakan dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga hingga 15–20 persen hanya dari sisi transportasi apabila pola konsumsi tidak berubah.
Kerentanan itu semakin besar karena sebagian besar kelompok kelas menengah tidak masuk dalam kategori penerima bantuan sosial. Ketika harga barang dan jasa ikut naik, dampaknya akan langsung terasa pada pengeluaran sehari-hari.
Dosen FEB UGM lainnya, Evi Noor Afifah, mengingatkan bahwa pelemahan rupiah juga berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Tekanan terhadap dunia usaha dapat menurunkan investasi dan mengurangi permintaan agregat, yang pada akhirnya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi.
Menurut Evi, keterbukaan informasi dari pemerintah mengenai kondisi pasokan energi dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan menjadi hal penting. Informasi yang jelas dan kredibel dinilai dapat membantu masyarakat maupun pelaku usaha mengambil keputusan yang tepat di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.
Pandangan serupa disampaikan oleh dosen FEB UGM, Muhammad Nabiel Arzyan. Ia menilai pengembangan transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi risiko akibat fluktuasi dolar AS.
Meski demikian, Nabiel menegaskan bahwa persoalan nilai tukar rupiah merupakan masalah yang bersifat struktural dan tidak bisa diselesaikan hanya melalui kebijakan moneter. Dibutuhkan langkah yang lebih komprehensif untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Dari sisi fiskal, kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah juga memberikan tekanan terhadap anggaran negara. Hingga akhir Mei 2026, penyerapan subsidi dan kompensasi energi disebut telah mencapai sekitar 45 persen dari alokasi dalam APBN.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, para akademisi UGM sepakat bahwa menjaga stabilitas pasokan energi, memperkuat kerja sama ekonomi, dan meningkatkan transparansi kebijakan menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Bagi kelas menengah yang selama ini tidak banyak tersentuh bantuan sosial, kemampuan beradaptasi dan dukungan kebijakan yang tepat akan menjadi faktor penentu untuk menghadapi tekanan ekonomi yang semakin kompleks. (Fzn)
