pedomanjogja.com (Sleman) - Rintik hujan yang mengguyur kawasan Pertigaan Gejayan atau Jalan Affandi, Kabupaten Sleman, Sabtu (13/6/2026), tak menyurutkan langkah ratusan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil. Mereka tetap bertahan di lokasi aksi, membentangkan spanduk dan poster berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Di tengah jalan yang menjadi salah satu simbol gerakan rakyat di Yogyakarta itu, berbagai tuntutan disuarakan. Mulai dari penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kritik terhadap Koperasi Desa Merah Putih, hingga sorotan terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat bagi masyarakat.
Poster bertuliskan "Stop MBG", "Rupiah dan BBM Turun", serta "Stop Pemborosan APBN" tampak menghiasi barisan massa. Dari atas mimbar komando, perwakilan berbagai organisasi bergantian menyampaikan orasi.
Salah satu yang turut berorasi adalah Guru Besar Bidang Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk respons atas kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan rakyat.
"Ada tiga isu utama yang kami soroti, yakni pelemahan ekonomi Indonesia, evaluasi program-program strategis pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta kemunduran demokrasi," ujar Masduki.
Ia menilai program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu dievaluasi secara serius. Menurutnya, dugaan kasus korupsi yang sempat mencuat dalam pelaksanaan program MBG menjadi salah satu alasan perlunya pengawasan yang lebih ketat.
Dalam orasinya, Masduki juga menyinggung kondisi ekonomi masyarakat yang disebut semakin tertekan. Ia menyoroti melemahnya daya beli, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga kesulitan yang dihadapi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online.
"Hari ini pasar tradisional sepi pembeli. Daya beli masyarakat menurun, kelas menengah semakin tertekan, dan banyak pekerja kehilangan pekerjaan," katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Aliansi Rakyat Memanggil, Marsinah, menilai ruang demokrasi dan kebebasan sipil saat ini semakin menyempit. Menurutnya, kritik yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi justru kerap dianggap sebagai ancaman.
"Ironisnya, kritik yang seharusnya menjadi bagian sehat dari demokrasi justru sering dicurigai sebagai ancaman. Padahal demokrasi tumbuh dari keberanian mengoreksi kekuasaan, bukan dari pujian yang dipaksakan," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sepuluh tuntutan utama. Tuntutan pertama adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis yang dinilai rawan korupsi dan minim pengawasan publik. Mereka juga menolak keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap berpotensi menyimpang dari prinsip ekonomi kerakyatan.
Selain itu, massa mendesak pencabutan sejumlah regulasi, termasuk revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Peradilan Militer. Mereka juga meminta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan penghentian impunitas aparat dalam kasus kekerasan terhadap warga sipil.
Aliansi Rakyat Memanggil turut menuntut pendidikan dan layanan kesehatan gratis yang berkualitas, penurunan harga bahan pokok dan BBM, perlindungan hak-hak pekerja di berbagai sektor, serta perlindungan bagi pengemudi ojek online.
Selain itu, mereka mendesak pembebasan warga yang dikriminalisasi karena mengkritik pemerintah, penghentian intimidasi terhadap gerakan rakyat, serta jaminan hak atas tanah, perumahan, dan ruang hidup yang layak. Massa juga meminta pengusutan tuntas dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Meski sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di kawasan Gejayan, demonstrasi berjalan tertib hingga massa menyelesaikan rangkaian orasi dan penyampaian tuntutan mereka. (Fzn)
