pedomanjogja.com (Sleman) – Meski angka inflasi nasional per Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen dan dinilai masih dalam kategori terkendali, kenyataan yang dirasakan masyarakat di lapangan justru berbeda. Harga berbagai kebutuhan sehari-hari terus merangkak naik, mulai dari bahan pangan, kebutuhan otomotif, hingga perangkat teknologi.
Bagi banyak keluarga, terutama kelompok berpenghasilan rendah, kenaikan harga pangan menjadi persoalan yang paling terasa. Sebab, sebagian besar pengeluaran mereka masih terserap untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Pakar Ekonomi UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai kondisi tersebut menjelaskan mengapa muncul kesenjangan antara data makroekonomi yang terlihat stabil dengan keluhan masyarakat yang semakin sering terdengar di pasar maupun lingkungan sekitar.
“Pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya terserap untuk makan. Jadi, meskipun inflasi agregat terlihat terkendali, daya beli riil dan beban psikologis masyarakat memang bisa menurun tajam,” ujar Wisnu, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, tekanan terhadap ekonomi rumah tangga berpotensi semakin berat. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga minyak dunia yang turut memengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri serta memperlemah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Wisnu menjelaskan, harga rata-rata minyak mentah dunia saat ini mencapai 100,43 dolar AS per barel. Angka tersebut jauh di atas asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2026 yang berada pada kisaran 60–80 dolar AS per barel dengan titik tengah 70 dolar AS per barel.
Kondisi itu dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah, terlebih di tengah berbagai program prioritas baru yang membutuhkan alokasi anggaran besar.
Karena itu, Wisnu menilai efisiensi belanja negara menjadi langkah yang tidak bisa dihindari. Ia mendorong evaluasi terhadap program-program yang menyerap anggaran besar, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi dari sisi ketepatan sasaran dan skala. Bukan berarti dihentikan, tetapi bisa di-scale down dan difokuskan hanya pada kelompok yang benar-benar paling membutuhkan,” katanya.
Di sisi lain, ia justru mendorong penguatan program bantuan sosial yang dinilai telah terbukti efektif dan tepat sasaran, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Program yang sudah terbukti efektif dan targeted seperti PKH dan PIP perlu diperkuat karena dampaknya lebih langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin,” tambahnya.
Ancaman El Nino dan Kenaikan Harga Pangan
Selain tantangan fiskal di tingkat nasional, Wisnu juga menyoroti potensi tekanan harga pangan di daerah akibat perubahan iklim. Memasuki semester kedua tahun 2026, ancaman fenomena El Nino diperkirakan dapat mengganggu produktivitas pertanian.
Dampaknya mulai terlihat dari kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai dan tomat di berbagai pasar.
Menurut Wisnu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia mengingatkan agar daerah tidak hanya bergerak ketika harga sudah telanjur melonjak.
“Langkah darurat yang paling realistis adalah intervensi di level lokal melalui TPID. Ini bisa berupa operasi pasar, fasilitasi distribusi antardaerah, atau kerja sama langsung dengan sentra produksi,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah mulai membangun ketahanan pangan jangka panjang melalui diversifikasi sumber pasokan dan penguatan produksi lokal.
“Beberapa daerah sudah menunjukkan praktik baik dengan memperpendek rantai pasok atau mendorong produksi hortikultura lokal. Ini perlu direplikasi agar daerah tidak terlalu bergantung pada satu wilayah produksi,” katanya.
UMKM dan Kelas Menengah Mulai Terhimpit
Di tengah tekanan harga, Wisnu melihat tantangan lain yang tidak kalah serius, yakni tingginya suku bunga akibat kebijakan pengetatan moneter baik di tingkat global maupun nasional.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada pelaku UMKM dan masyarakat kelas menengah yang harus menghadapi beban cicilan lebih besar serta akses pembiayaan yang semakin terbatas.
Meski kelompok ini dikenal cukup tangguh dalam menghadapi krisis, Wisnu mengingatkan bahwa mereka tetap rentan jika tekanan ekonomi berlangsung dalam waktu lama.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan kembali berbagai bentuk perlindungan di sektor keuangan, seperti restrukturisasi kredit, penundaan cicilan, maupun subsidi bunga yang lebih terarah.
“Yang paling mendesak adalah proteksi sementara di sisi kredit, mirip dengan kebijakan saat pandemi. Selain itu perlu ditambah program pendampingan non-kredit seperti bantuan pemasaran, digitalisasi sederhana, dan akses pasar,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Wisnu menegaskan bahwa tantangan ekonomi saat ini tidak hanya soal menjaga angka inflasi tetap rendah, tetapi juga memastikan dampak ekonomi dirasakan secara adil oleh masyarakat.
“Fenomena kenaikan harga saat inflasi makro terlihat terkendali menunjukkan bahwa tantangan kita saat ini bukan sekadar angka, melainkan distribusi beban ekonomi. Kebijakan perlu lebih sensitif terhadap struktur konsumsi masyarakat, bukan hanya stabilitas agregat,” pungkasnya. (Fzn)
